NewsAid — KALIMANTAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar peristiwa ketika kobaran api menghanguskan pepohonan dan vegetasi. Di balik kepulan asap yang menyelimuti permukiman, tersimpan ancaman yang jauh lebih luas: memburuknya kualitas udara, meningkatnya risiko penyakit pernapasan, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.
Ketika api berhasil dipadamkan, bukan berarti seluruh dampak kebakaran telah berakhir. Lahan yang menghitam, hilangnya habitat satwa, serta gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara menjadi persoalan lanjutan yang harus dihadapi masyarakat.
Sepanjang 2026, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 22 Oktober 2026, luas lahan yang masih dalam penanganan karhutla di tiga provinsi Kalimantan mencapai 11.202 hektare, tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Angka tersebut merupakan luas area dalam penanganan pada saat pelaporan, bukan total kumulatif lahan terbakar sepanjang tahun.
Salah satu dampak paling berbahaya dari karhutla adalah meningkatnya konsentrasi partikel halus di udara, terutama Particulate Matter 2.5 (PM2.5). Partikel ini memiliki diameter tidak lebih dari 2,5 mikrometer, sehingga dapat terhirup hingga ke bagian terdalam paru-paru.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan partikel halus dari asap kebakaran dapat memicu gangguan pernapasan dan memperburuk penyakit kardiovaskular. Risiko kesehatan tidak hanya dialami masyarakat yang berada di sekitar titik kebakaran, sebab asap dapat terbawa angin hingga wilayah yang jauh dari sumbernya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyediakan pemantauan konsentrasi PM2.5 serta prediksi sebaran partikulat kabut asap. Informasi ini penting untuk mendukung langkah antisipasi, terutama ketika kualitas udara mencapai kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Masalahnya, bahaya polusi udara tidak selalu dapat dinilai hanya dari kondisi langit yang terlihat. Partikel berbahaya dapat tetap berada di udara meskipun asap tidak tampak terlalu pekat.
Karena itu, pemantauan kualitas udara menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di wilayah rawan karhutla.
Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat tidak dapat dipandang sebagai persoalan ringan.
BNPB, mengutip data Kementerian Kesehatan per 21 Oktober 2026, melaporkan 333.470 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tercatat sejak 18 Agustus 2026 di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.172 kasus dialami anak usia 0–5 tahun dan 258.298 kasus terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun. Data ini menunjukkan besarnya beban penyakit pernapasan di wilayah terdampak, meskipun tidak berarti seluruh kasus tersebut dapat dipastikan disebabkan langsung oleh asap karhutla.
DATA KESEHATAN WILAYAH TERDAMPAK KARHUTLA
Usia di atas 5 tahun: 258.298
Usia 0–5 tahun: 75.172
Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita penyakit jantung dan paru merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Paparan asap dapat menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, batuk, sesak napas, serangan asma, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius.
Bagi anak-anak, risiko tersebut semakin mengkhawatirkan karena organ pernapasan masih berada dalam tahap perkembangan. Sementara bagi lansia dan masyarakat dengan penyakit penyerta, penurunan kualitas udara berpotensi memperburuk kondisi kesehatan yang telah dialami.
Kebakaran hutan dan lahan juga membawa konsekuensi ekonomi yang luas.
Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang, menghambat transportasi, mengganggu kegiatan pendidikan, serta memengaruhi produktivitas masyarakat. Pekerja yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas luar ruangan menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami gangguan pekerjaan.
Dampak ekonomi juga muncul melalui peningkatan kebutuhan layanan kesehatan, biaya penanganan kebakaran, kerusakan tanaman, dan terganggunya kegiatan perdagangan.
Sebagai gambaran historis, Bank Dunia memperkirakan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2015 menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp221 triliun atau US$16,1 miliar, setara dengan sekitar 1,9 persen produk domestik bruto Indonesia pada tahun tersebut.
Kerugian itu mencakup sektor pertanian, kehutanan, perdagangan, transportasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta kerusakan lingkungan. Angka tersebut merupakan estimasi peristiwa 2015, bukan kerugian karhutla tahun 2026.
Catatan ini memperlihatkan bahwa kebakaran hutan bukan hanya persoalan pemadaman api, melainkan juga ancaman terhadap ketahanan ekonomi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Selain membahayakan kesehatan manusia, karhutla meninggalkan kerusakan ekologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Kebakaran dapat menghilangkan vegetasi, merusak habitat satwa, menurunkan kualitas tanah, serta melepaskan cadangan karbon yang tersimpan dalam biomassa dan tanah gambut.
Pada kawasan gambut, persoalannya menjadi lebih kompleks. Kebakaran dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit ditangani sepenuhnya. Oleh sebab itu, proses pemadaman perlu diikuti pemantauan dan pendinginan untuk mencegah api kembali muncul. BNPB juga menekankan pentingnya langkah tersebut dalam penanganan karhutla.
Lahan yang sudah tidak mengeluarkan asap belum tentu kembali memiliki fungsi ekologis seperti sebelum terbakar.
Pemulihan membutuhkan pendekatan berkelanjutan, termasuk perlindungan tata air gambut, rehabilitasi vegetasi dengan jenis tanaman yang sesuai, pencegahan kebakaran berulang, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Tanpa langkah pemulihan yang tepat, kawasan terdampak berpotensi menghadapi kerusakan berulang ketika musim kemarau kembali datang.
Menghadapi ancaman yang terus berulang, upaya penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kobaran api muncul.
Perlu ada perubahan pendekatan, dari respons darurat menuju upaya pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.
Melalui program Tabung Pohon, SalamAid Nusantara mendorong upaya rehabilitasi lahan di Kalimantan Tengah dengan target jangka panjang mencapai 100 hektare.
Langkah awal program direncanakan melalui penanaman sekitar 1.100 pohon pada lahan seluas satu hektare di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, pada 21–25 November 2026.
Program ini tidak hanya diarahkan pada kegiatan penanaman, tetapi juga pemeliharaan dan pemantauan pertumbuhan pohon agar upaya penghijauan dapat memberikan manfaat ekologis secara berkelanjutan.
Rehabilitasi vegetasi merupakan salah satu bagian dari pemulihan ekosistem. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan pemilihan spesies yang sesuai, pengelolaan tata air, perlindungan lahan, dan pengendalian penyebab kebakaran.
Melalui kolaborasi bersama masyarakat lokal dan berbagai pihak, upaya pemulihan diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga hutan.
Karhutla mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah berdiri sendiri. Ketika hutan terbakar, udara yang dihirup masyarakat ikut tercemar. Ketika lahan kehilangan fungsi ekologisnya, kehidupan satwa, sumber penghidupan, dan keseimbangan alam turut terancam.
Memadamkan api merupakan langkah penting untuk menghentikan kerusakan yang sedang berlangsung. Namun, melindungi masyarakat dan memulihkan ekosistem membutuhkan komitmen yang lebih panjang.
Sebab, keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari berapa banyak api yang berhasil dipadamkan, melainkan juga dari seberapa jauh kesehatan masyarakat terlindungi dan ekosistem yang rusak dapat kembali pulih.
"NewsAid — KALIMANTAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar peristiwa ketika kobaran api menghanguskan pep..."